Pemberdayaan Komunitas Masyarkat Terpencil

Initentangpsikologi.com - Pemberdayaan menurut (Suhendra, 2006) adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis, mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evaluatif dengan keterlibatan semua potensi.

Menurut (Sumaryadi, 2005) pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. 

Ilustrasi komunitas masyarakat terpencil (pexels.com)

Rukminto (2003) melalui program pemberdayaan komunitas, adat terpencil diharapkan ada peningkatan kesejahteraan sosial warganya setelah pelaksanaan program. Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik.

Taraf kehidupan yang lebih baik tersebut tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental dan segi kehidupan spiritual.

Baca Juga: Sumber Pemberdayaan Komunitas

Komunitas Masyarakat Terpencil

Unayah dan Muslim (2016) Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan salah satu permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia yang memerlukan perhatian semua pihak. Jumlah mereka masih cukup besar, tersebar di lokasi yang relatif sulit dijangkau, dan pada umumnya jauh tertinggal dibandingkan warga negara Indonesia lainnya. 

Mereka itu adalah sebagian warga negara yang memiliki kewajiban dan hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan. 

KAT adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan/akses dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik yang relatif tertutup yang biasanya belum siap untuk melakukan interaksi sosial dengan pihak luar secara menguntungkan.

Mereka senantiasa menjadi pihak yang tertinggal dalam berhubungan dengan pihak luar, yang memiliki berbagai keunggulan teknologi, organisasi, dan ideologi yang mapan. 

Adapun ciri-ciri KAT menurut Purba (2002), pada umumnya ditandai oleh ikatan kekerabatan, kedaerahan, dan kesejarahan yang kuat. Komunitas masyarakat tertinggal itu susah memiliki kemajuan, karena fasilitas yang kurang memadai, sehingga pintu kesejahteraan agak susah tercapai.

Kemajuan dan kesejahteraan dalam masyarakat itu merupakan tujuan besar. Ketika kesejahteraan tidak tercapai, maka kemiskinan masyarakat akan terjadi. Dalam konteks ini, kemiskinan masyarakat haruslah dipandang sebagai fenomena yang multifaset, tidak saja menyangkut atas individual tetapi juga menyangkut atas struktural dan kultural. 

Kemiskinan masyarakat tidak hanya masalah ketidakmampuan individu, tetapi juga masalah alam lingkungan, organisasi atau kebijakan pelayanan yang tidak sesuai dengan karakteristik masyarakat. 

Dengan demikian, upaya pengentasan kemiskinan masayarakat melalui pemberdayaan tertentu tidak dapat hanya melalui instrumen penguatan ekonomi, tetapi juga harus ditempuh melalui berbagai dimensi terkait. 

Proses pemberdayaan masyarakat harus dibangun dalam kerangka pendekatan yang komprehensif, holistik dengan memperhatikan sistem nilai, kelembagaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat setempat, potensi lokal, unit usaha masyarakat dan daya dukung lingkungan. 

Pemberdayaan Pendekatan Kultural

Pendekatan pemberdayaan seharusnya diarahkan pada pendekatan kultural. Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam pendekatan kultural ini.

Pertama, mengubah sikap mental masyarakat

Perubahan ini dapat dilakukan dengan cara mengkonsolidasikan nilai-nilai positif kepada lapisan miskin seperti perencanaan hidup, optimisme, perubahan kebiasaan hidup, peningkatan produktivitas kerja dan sebagainya.

Misal: persoalan urgen yang selalu melingkupi kehidupan masyarakat nelayan adalah pola perilaku konsumtif mereka yang cukup tinggi. Dalam kenyataannya, ketika musim panen tiba dan penghasilan berlimpah, seringkali perilaku masyarakat memunculkan perilaku konsumtif dengan membelanjakan uang mereka kepada hal-hal yang tidak perlu.

Sudah menjadi budaya yang berkembang pada masyarakat nelayan, bahwa mereka sering kali menggunakan penghasilan yang mereka miliki untuk berfoya-foya. Kebiasaan semacam ini, merekan lakukan sebagai wujud pembiasaan (obat stres) sehabis mereka beraktivitas.

Kebiasaan-kebiasaan semacam itulah yang menyebabkan masyarakat tidak mampu keluar dari jerat kemiskinan yang melingkupinya. Selain itu, tingkat pendidikan formal pun dapat berpengaruh signifikan terhadap pola perilaku konsumtif yang terjadi.

Persoalan mental, erat kaitannya dengan masyarakat yang memiliki kapasitas profesional. Dalam rangka mencapai tingkat profesional tersebut, ada tiga hal yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat yaitu knowledge, skill dan etika. 

Pengetahuan hanya akan dapat ditingkatkan ketika masyarakat banyak membaca, belajar, diskusi, bertanya dan selalu mempunyai keingintahuan akan adanya hal-hal yang sifatnya baru. 

Skill bisa didapatkan dengan melakukan latihan (magang di tempat yang melayani masyarakat agar lebih profesional) dan menerapkan dalam menjalankan praktik profesi. Sedangkan etika profesi, lebih menuntut ketulusan dan kejujuran dari perilakunya.

Kedua, memasukkan modal sosial dalam kegiatan pemberdayaan

Modal sosial ini diharapkan menjadi basis kegiatan kolektif yang harus diberdayakan secara simultan dengan program pengentasan kemiskinan masyarakat. Modal sosial tersebut harus dipahami sebagai elemen penting dalam mengembangkan suatu aktivitas ekonomi masyarakat. 

Seringkali, kegagalan program pembangunan disebabkan karena peran pengambilan kebijakan mengabaikan aspek modal sosial ini. Pengalaman yang terjadi dalam pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur, faktor konvensional seperti human investment, teknologi pertumbuhan ekonomi yang cukup fantastis. 

Elemen pokok dari modal sosial adalah kuatnya sifat dan sikap untuk saling percaya dan bisa dipercaya baik dalam bentuk relasi vertikal maupun relasi horizontal yang disebut sebagai high trust economy. 

Hal yang perlu dilakukan dalam pendekatan kultural ini adalah mengembangkan sikap saling percaya antara pelaku-ekonomi di sektor bersangkutan. Misal dalam sektor kelautan, kepercayaan antara nelayan dengan (juragan, tengkulak) maupun kepercayaan antara pemerintah selaku agen pembangunan masyarakat. 

Dengan demikian, dalam program pengentasan kemiskinan yang menekankan pada pendekatan kultural ini, maka visi yang harus dibangun adalah menciptakan semat hubungan antar masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan elemen utama yaitu sumber daya manusia.

Untuk mengarahkan pada hal di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu, pertama, pemberdayaan yang dilakukan terhadap masyarakat harus mampu memunculkan inisiatif dan kepercayaan masyarakat. 

Dalam hal ini, harus muncul rasa kepercayaan dari masyarakat terhadap program yang dijalankan oleh pihak luar. 

Maka dari itu, penting untuk membuat masyarakat merasakan bahwa harkat dan martabatnya dihormati, sehingga mereka pun akan terdorong untuk mendukung program yang dijalankan. Atas dasar kepercayaan inilah, masyarakat akan mau mengikuti program-program yang dijalankan oleh pemerintah tanpa adanya rasa paksaan.

Kedua, hal yang esensial adalah merevitalisasi modal sosial seperti kelembagaan lokal maupun jaringan di antara para pelaku ekonomi. Fungsi lembaga harus benar-benar diberdayakan sebagai wadah yang mengakomodasikan dan mengartikulasikan kepentingan.

Pada tingkat ini, institusi kelembagaan yang ada harus mampu berperan sebagai intermediasi antara kepentingan dengan pihak-pihak eksternal, sebagaimana yang dijalankan. Fungsi kelembagaan untuk dapat mengatur irama sosial untuk mencapai kesejahteraan bersama bukan hanya sebagian kelompok saja. Sehingga diperlukan untuk pengorganisasian komunitas.

Mukhotib (2012) proses pengorganisasian komunitas ini dilakukan dengan melibatkan aktor luar pihak organizer yang bekerja sama dengan penduduk setempat untuk berlomba-lomba mencapai kesejahteraan. 

Nurdin (1990) lapangan kesejahteraan sosial melibatkan berbagai fungsi dari beberapa keahlian dan profesi dalam bidang pelayanan terhadap manusia, seperti ekonomi, sosiologi, psikologi, pekerja sosial dan lain-lain. 

Baca Juga: Sumber Pemberdayaan Komunitas yang Ada dalam Masyarakat

Tujuan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial sebagai suatu sistem memiliki tujuan sebagai berikut: 

a. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, misalnya sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang baik dengan lingkungannya. 

b. Untuk mencapai penyesuaian diri baik kepada masyarakat maupun lingkungan. 

Menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) (dalam Suharto, 2005) kesejahteraan sosial yaitu kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang bertujuan untuk membantu individu dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. 

Dalam hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

 

Penulis: Didin Kusuma (1707016035)