Pengetahuan dalam Konstruk Politik

Pengetahuan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengetahuan atau sains didefinisikan sebagai studi sistematis yang diperoleh melalui suatu observasi, penelitian, serta telah diuji coba yang mengarah pada sebuah penentuan dengan sifat dasar atau berupa prinsip sesuatu yang sedang dipelajari, diselidiki, dan sebagainya.

Pengetahuan memiliki ciri utama yaitu suatu studi yang berurusan dengan kumpulan fakta atau kebenaran yang disusun secara sistematis dan menunjukkan operasi hukum umum: misalnya, ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu kimia, dan lainnya.

Metodologi Pengetahuan

a. Pengamatan obyektif: pengukuran dan data (meskipun tidak harus menggunakan matematika sebagai alat);

b. Bukti;

c. Eksperimen dan atau observasi sebagai tolok ukur untuk menguji hipotesis;

d. Induksi: alasan untuk menetapkan aturan umum atau kesimpulan yang diambil dari fakta atau contoh;

e. Pengulangan;

f. Analisis kritis;

g. Verifikasi dan pengujian: paparan kritis terhadap pengawasan, tinjauan sejawat dan penilaian.

Baca Juga: Perempuan dan Modernisasi

Pendidikan Politik

Ilustrasi (pexels.com/@yaomilakbar)

Politik adalah "seni dan ilmu" untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Selain itu politik memiliki arti lain yaitu usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jika dikaitkan dengan partai politik, pendidikan politik bisa diartikan sebagai usaha sadar dan tersistematis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada anggotanya agar mereka sadar akan peran dan fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai manusia atau warga negara.

Pemahaman masyarakat hingga saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa sistem politik itu bukan urusan mereka melainkan urusan pemerintah, sehingga masyarakat masih ada yang "dibodoh-bodohi" atau diberikan "janji-janji manis". Dalam realitanya atau penerapannya tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan ketika sudah berhasil memimpin.

Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan kembali terulang, sehingga diberikanlah pendidikan politik kepada masyarakat oleh partai politik di berbagai provinsi dan kabupaten atau kota di Indonesia. 

Sudah saatnya pendidikan politik bagi masyarakat dalam segala kalangan usia diwujudkan dalam kegiatan yang nyata. Bukan hanya tertera pada UU partai politik ataupun menjadi program-program di atas kertas tanpa realisasi bagi partai politik.

Baca Juga: Kritik Kultural dalam Inovasi Teknologi

Pengembangan pendidikan politik masyarakat sebagai bagian pendidikan politik yang merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan, guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa.

Pendidikan politik juga merupakan konsep bagian dari proses perubahan kehidupan politik yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif dan efisien.

Dalam filosofi pendidikan, belajar merupakan sebuah proses panjang seumur hidup; artinya pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat terus meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami perkembangan.

Menurut pandangan penulis, pembelajaran pendidikan politik yang berkesinambungan sangatlah diperlukan mengingat masalah-masalah di bidang politik begitu kompleks dan dinamis. Pendidikan politik bagi generasi muda sejak dini amatlah vital dalam mendukung perbaikan sistem politik di Indonesia.

Pengetahuan sejak dini terhadap komponen-komponen kenegaraan, arti nasionalisme, hak dan kewajiban, sistem pemerintahan, pemilu, dan segala seluk-beluk politik akan melahirkan orang-orang yang berkapasitas dan memiliki arah dalam perbaikan bangsa dan negara. Ketimbang orang-orang yang beranjak dari perut lapar dan modal awal, yang ujung-ujungnya adalah makan sebanyak-banyaknya ketika menjabat.

Baca Juga: Sikap Toleransi Identitas Negeri! Say No to Intoleransi!

Ilustrasi (pexels.com/@markusspiske)

Tentunya banyak faktor yang menyebabkan masyarakat antipati dan apatis terhadap dunia perpolitikan, salah satunya adalah banyak politisi yang tersandung kasus korupsi. Rakyat seakan jengah dengan apa yang terjadi saat ini.

Pada awalnya yang mereka ketahui adalah para petinggi memperjuangkan nasib mereka. Namun apa yang terjadi merupakan kebalikannya, sehingga keengganan untuk menentukan figur yang akan memperjuangkan nasib mereka pun urung dilakukan. Selain faktor pandangan masyarakat yang demikian, penulis menangkap bahwa pendidikan politik di negara Indonesia ini memang belum bisa mengimbangi keinginan agar demokrasinya matang.

Pendidikan politik bukan soal memberikan ceramah tentang teori politik ke khalayak, tentu saja tidak semua orang dapat mengaksesnya dengan cara yang demikian. Pendidikan politik yang efektif adalah teladan di dalam dunia politik. Di sinilah para petinggi memberikan contoh tindakan-tindakan teladan yang dapat masyarakat tiru dan contoh. Masyarakat akan sadar betul bahwa memang seperti inilah caranya berpolitik.

Konsep dari pendidikan politik merupakan proses kehidupan-kehidupan politik yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan sistem politik yang demokratis stabil, efektif, dan efisien. Pendidikan politik sangat penting karena berfungsi untuk memberikan isi dan arah serta pengertian kepada proses nilali-nilai yang sedang berlangsung.

Mengacu pada filosofi pendidikan, belajar merupakan sebuah proses panjang seumur hidup, artinya pendidikan politik perlu di realisasi agar masyarakat dapat terus meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang seiring berjalan waktu selalu mengalami perkembangan.

Pendidikan politik pada hakekatnya merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa sebagai upaya edukatif yang intensional disengaja dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis atau moral dalam mencapai tujuan-tujuan politik (Kartini K, 2009). 

Baca Juga: Psikologi Komunitas - Sejarah, Pengertian, Tujuan, Strategi dan Model Intervensi

Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan politik maupun politik pendidikan itu sendiri, maka kedudukan pendidikan politik sangatlah strategis. Pengetahuan politik akan membawa orang pada tingkat partisipasi tertentu.

Dalam politik seseorang tidak hanya dituntut mengembangkan pengetahuan, seseorang juga harus mengembangkan aspek sikap dan keterampilan. Perpaduan ketiga aspek tersebut menurut Crick dan Potter dalam Affandi disebut melek politik.

Dari aspek pengetahuan, seseorang dikatakan melek politik apabila sekurang-kurangnya menguasai tentang:

1. Informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan, dari mana uang berasal, bagaimana sebuah institusi bekerja.

2. Bagaimana melibatkan diri secara aktif dalam memanfaatkan pengetahuan.

3. Kemampuan memprediksi secara efektif, bagaimana cara memutuskan sebuah isu.

4. Kemampuan mengenal tujuan kebijakan secara baik yang dapat dicapai ketika masalah telah terpecahkan.

5. Kemampuan memahami pandangan orang lain dan pembenahan mereka tentang tindakannya dan pembenaran tindakan dirinya sendiri. Kemampuan tersebut tentu saja berbeda pada setiap orang bergantung pada tingkat melek politiknya.

Keberhasilan pendidikan politik tentunya akan melahirkan masyarakat yang melek politik (political literacy) dan masyarakat yang melek politik akan mampu berpartisipasi secara berkualitas.

Tahapan-tahapan kemajuan yang dapat dicapai melalui pendidikan politik dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Tahap pertama, merupakan tahapan yang paling rendah dan lebih mudah untuk dicapai yaitu dengan memiliki sejumlah pengetahuan, dalam hal ini pengetahuan yang berhubungan dengan kesadaran politik. Dalam istilah lain sering dinamakan kognitif morality.

2. Tahapan kedua berhubungan dengan masalah sikap atau afektif. Pada tahap ini memerlukan lebih banyak usaha dan pematangan sedangkan tahap terakhir berhubungan dengan masalah perilaku dan tindakan yang dilakukan setelah orang tersebut mendapatkan pendidikan politik.

 

Penulis: Kartika Rezqi Septia (1707016015)